DPRD Minta Penanganan Karhutla di Riau Harus Tegas dan Tuntas
BUALBUAL.com - BMKG menyebutkan musim kemarau akan berlangsung Agustus hingga September. Sejumlah daerah di Riau rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bila musim kemarau tiba.
Karena itu Sekretaris komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mewaspadai dini Karhutla. Tak itu saja, jika terjadi kebakaran lahan, ia meminta agar dilakukan investigasi. Baik dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan.
"Saat ini penegakan hukum sudah jauh lebih baik. Bila terbukti terjadi Karhutla yang disengaja, tindak sesuai ketentuan berlaku," tegas Ade Agus.
Selain itu Ade juga mengajak warga berpartisipasi. Jika masyarakat memiliki informasi adanya Karhutla maka harus cepat disampaikan kepada pihak terkait .
Ia menegaskan tidak ada lagi orang 'kuat' di belakang Karhutla. Presiden Jokowi sudah sangat terbuka dan tegas terhadap siapapun pelakunya, atau siapapun di belakangnya. Hukum tetap ditegakkan, sehingga jangan ada pihak yang berani main dalam kasus Karhutla.
"Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas. Namun penegakan hukum harus tegas, investigasi juga harus dilakukan," tukasnya.
Sumber: cakaplah
Berita Lainnya
Warga Batang Serosa, Curhat Terkait Beasiswa Dan Banjir Ketika Hujan,Saat Reses Septian Nugraha
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang II Tahun 2023
DPRD INHU Gelar Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Saw 1443
Dapat Bantuan Alat Pembuatan Dodol Nenas, Warga Desa Bayas Jaya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Ibu Septina
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Tolak Kebijakan Relaksasi PSBB
Syafroni Untung Serahkan tangan palsu Kepada Warga bersama Dinas Sosial
Tolak UU MD3, Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Riau
Ratusan Mahasiwa Kepung DPRD Riau Minta Harga BBM Diturunkan
Dewan Inhil Minta Lampu PJU segera Diperbaiki
8 Anggota DPRD Kalteng yang Terjaring OTT KPK Tiba di Jakarta
DPRD Riau Nilai Bappeda Tak Dukung Gubri Tertibkan Kebun Ilegal
Pengelolaan Air Bersih di Batam Sebaiknya Dikelola Langsung BP dan Tidak Dilelang