PILIHAN
DPRD Riau Sambut Kedatangan FKPMR Untuk Sampaikan Pokok Pikiran Terkait Persoalan Blok Rokan
BUALBUAL.com - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melakukan lawatan ke DPRD Riau untuk melakukan audiensi, Senin (17/2/2020). Mereka disambut oleh pimpinan DPRD Riau dan ketua-ketua Fraksi DPRD Riau.
Pantauan di lokasi, hadir dari FKPMR, ketua DR. drh Chaidir MM dan beberapa tokoh masyarakat Riau lainnya, seperti Rivaie Rachman, Tuan Guru Ismail Royan, Azlaini Agus, Nazir, Wan Thamrin Hasyim, Wan Abubakar, Diana Tabrani dan beberapa tokoh lainnya.
Ketua FKPMR, Chaidir mengatakan, bahwa FKPMR bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik. Dan dalam kondisi kekinian, Riau dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain kabut asap, pengelolaan wilayah kerja Migas Blok Rokan, narkoba dan maksiat.
"Nah, dalam hal ini, pengelolaan wilayah kerja Migas Blok Rokan menjadi penting. Intinya FKPMR ingin mengoptimalkan upaya bersama, daerah secara maksimal dapat alih kelola. Tapi kita tekankan, jangan berprasangka FKPMR mau ikut dalam kelola, bukan. Tapi kita hanya ingin daerah maksimal," kata Chaidir.
Dengan kekayaan yang ada dan dengan Blok Rokan yang menjadi penghasil Migas terbesar di Indonesia, Chaidir mengatakan, mirisnya Riau masih tertinggal dalam sarana prasarana, transportasi, jalan, jembatan masih tertinggal.
"Peluang alih kelola ini harus kita manfaatkan. Mestinya Riau jadi lebih hebat lagi. Dengan itu, setelah merumuskan dan melakukan pertemuan, FKPMR merumuskan 5 pokok pikiran terkait Blok Rokan, yakni PI 10 persen, Peluang kerjasama Bisnis to bisnis, Peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah, Kesempatan lapangan kerja putra daerah, dan peluang alih kelola aset," papar Chaidir.
Dari pokok pikiran tersebut, kata Chaidir adalah ada rekomendasi terkait tiga hal, yakni ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pertamina.
"Pada pemerintah pusat, kita merekomendasikan prioritas pada BUMD Riau, mengikutsertakan BUMD dalam kelola WK Migas, mengusulkan mitra, dan menempatkan putra Riau menjadi komisaris Pertamina Hulu Rokan, dan manajemennya," kata Chaidir lagi.
Selanjutnya, kepada pemerintah daerah, FKPMR merekomendasikan percepatan membuat BUMD. Selanjutnya, perjuangkan putra melayu Riau yang sudah teruji komitmen untuk didudukkan sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Rokan.
"Dilibatkan BUMD Riau dalam eksplorasi, sarana pelatihan, penerimaan dana, memanfaatkan dana bagi hasil. Kita juga minta Pemda perjuangkan ambil alih fasilitas pendukung yang pernah digunakan Chevron, seperti rumah sakit, perkantoran, untuk diambil alih jika Chevron sudah keluar," cakapnya lagi.
Dan untuk Pertamina, mendorong agar bisa dilakukan Bisnis to Bisnis, mendorong dan beri kesempatan BUMD Riau ikut mengelola. Juga memberikan porsi yang signifikan bagi putra Melayu Riau memberi peluang bagi putra daerah posisi komisaris, dan manajemen.
"Kita harus bersama-sama, biar bisa kita perjuangkan, kita harus kompak. Kalau jalan sendiri-sendiri akan dipandang sebelah mata, tapi kalau kompak kita pasti bisa," cakapnya lagi.
Sementara itu, pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa pertemuan tersebut adalah daya dorong bagi DPRD untuk memperjuangkan hak Riau terhadap Blok Rokan.
"Komitmen kami kita akan berjuang bersama terkait hal ini. Kami malu kalau tak bergerak untuk Riau. Sedangkan bapak ibu FKPMR yang seharusnya sudah duduk di rumah menikmati masa tua saja masih bergerak untuk Riau. Kami akan follow up secara kelembagaan hal ini," cakap Hardianto.
"Poin-poin yang disampaikan, kita mendukung penuh. Salah satunya adalah soal PI 10 persen, dimana Pemprov sudah menunjuk Riau Petroleum untuk mengelola PI tersebut. Kita menuntut saat ini Riau Petroleum harus sanggup untuk itu, kalau gak sanggup mundur, sehingga PI ini tidak sia-sia. Atau rekomendasi kedua itu kita akan rekomendasi BUMD lain atau membentuk BUMD baru, nanti kita rekomendasikan ke pak Gubernur. Selanjutnya poin agar kita bisa mempekerjakan anak-anak Riau untuk bekerja mengelola Blok Rokan, kita dukung langkah baik ini," tukasnya.
Selain pembahasan Blok Rokan, pada kesempatan itu juga dilakukan beberapa pembahasan permasalahan lain menyangkut Riau.
Sumber: cakaplah
Berita Lainnya
Sekwan DPRD Bengkalis Tegaskan, Paripurna KUA PPAS 2024 sesuai Tatib dan Tidak Ilegal
Septina Reses di Desa Danau Pulai Indah, Semoga usulan Masyarakat Bisa Terwujud di Tahun Depan
Dani M Nusalam Pastikan Beberapa Ruas Jalan Provinsi di Inhil Tahun 2021 Dikerjakan
Mahasiswa UIN Suska 'Ngadu' ke DPRD Riau, Terkait Dilaporkan Pihak Kampus ke Polisi
Wakil Ketua Baleg Abdul Wahid Apresiasi Langkah Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng
DPRD Riau Minta Aktivitas Masjid Jangan Berhenti
Mengalami Difisit Pemprov Pinta DPRD Pemangkasan Anggaran Capai Rp1,7 T
Bahas Sinkronisasi Data Dokumen Masyarakat, PD IWO Inhil Ikuti RDP Bersama DPRD
Komisi IV DPRD Bengkalis, Sambangi Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Sharing Terkait Dana KUBE
Anggota DPR RI Achmad Minta Napi yang Sudah Jalani 2/3 Masa Tahanan Dirumahkan
Polemik Program Gubri Terpilih tak Masuk APBD 2019, Ini Komentar DPRD Riau
Berharap Bupati Terpilih Bangun Bengkalis Lebih Baik Ke Depan