Keluh Kesah Konsumen Rokok Batangan
Presiden Jokowi Merencanakan Melarang Membeli Rokok Batangan, Darma: Ngeteng Saja Ditata Pemerintahan
![](https://www.bualbual.com/assets/berita/original/37811344116-images_(93).jpeg)
BUALBUAL.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan larang pemasaran rokok batangan seperti dalam ketentuan pemerintahan yang hendak diatur pada 2023.
Gagasan itu dijumpai dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 mengenai Program Pengaturan Ketentuan Pemerintahan Tahun 2023 yang ditandatangani Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintahan merencanakan membuat Perancangan Ketentuan Pemerintahan mengenai Peralihan atas Ketentuan Pemerintahan
Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Penyelamatan Bahan yang Memiliki kandungan Zat Adiktif berbentuk Produk Tembakau untuk Kesehatan.
Larangan pemasaran rokok batangan sebagai satu dari 7 dasar materi muatan yang hendak ditata dalam perancangan ketentuan pemerintahan itu.
Beberapa perokok mulai mengeluh gagasan implementasi peraturan itu. Salah seorang masyarakat Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) akui terkejut dengan rencanayang dipandang mendadak ini. Menurut dia, pemerintahan sekarang ini kebanyakan membuat peraturan yang atur kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Terkejut kok mendadak pemerintahan (akan) buat ketentuan masalah ngeteng rokok, bahkan juga beberapa aturan detil untuk masyarakat kecil, ngeteng rokok saja ditata pemerintahan," katanya, Senin (26/12).
Menurut dia, ketentuan ini bukan hanya akan berpengaruh pada beberapa perokok, tapi juga pada aktor usaha yang jual rokok eceran.
Walau, dia sendiri berasa tidak terlampau terimbas dengan peraturan ini karena setiap hari dia biasa beli rokok bingkisan. Tetapi, dalam penglihatannya, ketentuan ini malah dapat tingkatkan pengeluaran perokok.
"Ingin tidak mau perokok jadi harus membeli sebungkus, tidak dapat ngeteng (buat ngerokok) sesekali," bebernya.
Darma juga menyebutkan bila ketentuan ini diperuntukkan untuk tekan angka perokok anak-anak, karena itu tugas rumah pemerintahan masih menimbun berkaitan pemantauannya.
"Kemungkinan peraturan buat batasi rokok ke anak-anak dapat efisien sich, tetapi PR-nya pemerintahan jadi sangat banyak, tidak cukup gunakan ketentuan ini saja," papar Darma.
Berita Lainnya
Umar Ahmad Berharap Baca dan Tulis Jadi Tradisi Masyarakat Tubaba
Dinkes dan Disdik Mesuji Tinjau Vaksinasi di Sekolah - sekolah
Riau Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid – 19
Kunjungi Posyandu Mawar, Tri Tito Karnavian Resmikan Dapur Sehat dan Posyandu Remaja
Sebanyak 277 Pejabat Kabupaten Bengkalis Baru Dilantik Bupati Kasmarni
Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan Inhil Ajak Organisasi Pers Awasi Bersama
Bupati Kasmarni bertemu Presiden Jokowi, Saat Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023
Penerangan Hukum dari Kajati, Roby: Ambil Ilmunya dan Pahami
Pangkogabwilhan I Apresiasi Pemko Tanjungpinang Dalam Menjaga Kondusifitas
Pemprov Kepri Prioritaskan Gesa Percepatan Pembangunan BTS di Wilayah Perbatasan
Pengajuan Kerjasama Dibuka, Diskominfotik Minta Perusahaan Pers Lengkapi Persyaratannya
Ratusan Warga Binaan Lapas Pekanbaru Terpapar Covid-19, Tim Satgas Belum Beri Bantuan