BUALBUAL.COM INHU -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Indragiri Hulu (INHU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kasus dugaan permasalahan atas hak lahan masyarakat penyalahgunaan hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan yang diduga telah menyerobot lahan milik masyarakat.

RDP yang terlihat hadir dari perwakilan masyarakat melalui Kepala Desa Masing-masing Desa perbatasan dan kecamatan.

Yakni kepala Desa Payarumbai, Kepala Desa Rawa Skip, Kepala Desa Talang Jerinjing. dan turut hadir Camat rengat Barat, Camat Rengat, berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) Senin 17 03/2025.

Kasus ini berawal dari laporan sejumlah warga yang mengaku kehilangan akses dan hak atas lahan mereka yang sebelumnya atas prihatin masyarakat turut hadir di gedung DPRD dalam agenda RDP.

Ketua komisi II Arsadi mengatakan ke Media adaya konflik ini atas pengakuan masyarakat tentang lahan yang diduga di serobot oleh perusahaan PT. Sawit Belilas Perkasa (SBP) yang masuk dalam HGU eks PT Alam Sari Lestari (ASL).

"Benar semua pihak dari semua wilayah Desa dan kecamatan sempadan hadir tentang PT.SBP  untuk mencari informasi terjadi permasalahan di kalangan masyarakat dan perusaha apa kendala yang terjadi yang sebenarnya,"  sebut Arsadi.

"Poin ini adalah sudah kita fasilitasi untuk mengambil langkah dalam hal konflik ini, hingga saat ini permasalahan haya tentang tapal batas kedudukan wilayah Kecamatan dan wilayah Desa," katanya

Kemudian disampaikan, Komisi II akan melakukan kordinasi ke perintah Daerah untuk menyelesaikan tentang tapal batas secepatnya, katanya.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD, pihak perwakilan pemerintah turut hadir diantaranya, kabag Tapem, Kesbangpol.dan camat rengat Barat, Camat Rengat.

Ketua Komisi II DPRD, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim untuk meninjau dan memverifikasi klaim yang diajukan oleh masyarakat.

DPRD juga meminta agar pihak perusahaan memberikan penjelasan yang transparan terkait status lahan yang berada dalam HGU mereka.

"Kami akan segera melakukan peninjauan dan membentuk tim untuk membuat penyelesaian tapal batas agar tidak terjadi konflik wilayah kecamatan dan Desa. Dengan cara ini permasalahan semoga terselesaikan masalah ini "katanya.

Ditambahkan oleh ketua DPRD Inhu Saptu Sinurat dalam mencari benang merah permasalahan adalah ada di tapal batas pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melakukan kajian tapal batas.

"Tentang hal ke administrasi pemerintah harus wajib hadir dalam kewajiban pemerintah, untuk itu kami dari DPRD kita akan mendorong pemerintah," ungkap Nurat.

Untuk itu semua yang hadir dalam acara RDP telah sepakat dalam penentuan tapal batas untuk mendapatkan kebenaran secara kedudukan wilayah tapal batas, dengan ini menurut ketua DPRD, sangat tepat akan di bahas secepatnya.  Sehingga tidak ada yang dirugikan,DPRD akan hadir untuk masyarakat, sebagai fungsional.

Masyarakat yang hadir dalam RDP tersebut berharap agar masalah ini segera diselesaikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

RDP ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi bagi kedua belah pihak, serta melindungi hak masyarakat atas tanah mereka.

Salah seorang perwakilan warga, Sahman alias pilintis mengungkapkan Wilayah Desa skip Hilir tidak ada masuk dalam HGU perusahaan, untuk itu kami berharap masyarakat jagan di ganggu lagi oleh perusahaan, tutupnya.